BLORA || jatenggayengnews.com – Menyikapi masih banyaknya Desa yang capaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) nya masih rendah hingga awal November 2026. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) pada Kamis (12/11/2026) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian PBB P2 di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Dr. H. Arief Rohman., ini diikuti Kepala BPPKAD, perwakilan Inspektorat dan seluruh Camat, hingga para Kepala Desa, yang desanya belum mencapai 60 persen target PBB P2-nya.
Dalam laporannya, Kepala BPPKAD Blora, Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, menyampaikan bahwa target PAD dari PBB P2 tahun 2026 sebesar Rp 27 miliar.
“Dari target Rp 27 miliar ini, sampai sekarang baru terkumpul sekitar Rp 24 miliar atau sekitar 72,24 persen. Masih ada 85 desa yang capaian PBB P2 nya rendah di bawah 60 persen. Padahal tahun 2026 efektif tinggal 1,5 bulan. Oleh karena itu atas petunjuk Pak Bupati kami adakan evaluasi ini dengan mengundang desa desa yang PBB P2 nya masih minim,” ungkap Pitoyo.
“Sampai November ini, dari 40 persen desa kelurahan yang sudah lunas seluruh PBB P2nya. Pada triwulan satu ada 37 desa yang melunasi, kemudian pada triwulan kedua ada 3 desa melunasi, dan triwulan 3 ada 50 desa serta 1 kelurahan yang melunasi,” lanjut Pitoyo.
Pihaknya memprediksi beberapa sebab masih banyak desa yang belum lunas PBB P2. Diantaranya masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara mandiri. Lantas yang kedua adanya keterlambatan penyampaian SPPT dari Desa ke Wajib Pajak, hingga yang ketiga adanya ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi yang ada di lapangan.
Menyikapi hal itu, Bupati Arief Rohman pun lantas membacakan satu per satu desa yang capaiannya masih rendah untuk dievaluasi dan dicarikan solusi agar sesegera mungkin capaian PBB P2 nya meningkat.
“PAD dari PBB P2 yang targetnya Rp 27 miliar ini, nantinya juga akan dikembalikan kepada desa, yakni untuk ADD sebesar total Rp 19 miliar. Jika tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” ucap Bupati.
“Ada desa di Kecamatan Kunduran, sampai November capaiannya baru 3 persen. Pertanyaannya, memang masyarakatnya belum bayar pajak atau sudah bayar tapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD? Hal seperti ini coba didalami dan dicek. Uangnya ada di Kepala Desa atau di perangkat desanya? Kalau memang sudah terkumpul, tolong langsung disetorkan ke kas daerah. Jangan menunggu inspektorat dan kejaksaan turun,” tegas Bupati.
Bupati lantas meminta komitmen seluruh Kepala Desa dan Lurah yang hadir untuk segera membereskan PBB P2 di wilayahnya masing-masing.
Adapun Camat Jepon, Andi Nurrohman, S.IP., MM., menyarankan agar masing-masing Camat rajin turun ke desa desa untuk silahturahmi dan mengingatkan pentingnya PBB P2 untuk kelancaran pembangunan daerah.
“Sebagai Camat, kita harus rajin turun ke bawah. Menyapa langsung ke Pemerintah Desa yang ada di wilayahnya, door to door mengingatkan PBB P2. Memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya PBB P2 untuk pembangunan desa. Jika kira rajin pasti pihak desa juga akan semangat menyapa warga masyarakatnya,” ungkapnya.
Rapat koordinasi diakhiri dengan pernyataan kesanggupan dari para Camat dan Kepala Desa / Lurah untuk melakukan percepatan realisasi PBB P2 di wilayahnya masing-masing. (*)
