JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengungkap dugaan adanya pengiriman dokumen hasil penyadapan dari Jakarta menuju dua kota yang hingga kini belum disebutkan identitasnya.
Dalam keterangannya yang diberitakan Deadline.co.id pada Kamis (19/11/2026), Andi meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri telah melacak identitas kurir yang mengantarkan dokumen tersebut. Ia juga menduga aparat telah memiliki petunjuk mengenai pihak-pihak yang berada di balik operasi penyadapan itu.
Menurut Andi, data hasil penyadapan diduga tidak dikirim melalui aplikasi pesan atau jalur komunikasi digital. Data tersebut disebut diambil secara luring menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak menjadi dokumen fisik sebelum dikirim menggunakan jasa kurir.
“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi, Selasa (17/11/2026).
Andi menjelaskan, metode tersebut diduga dipilih untuk menghindari jejak elektronik dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sebab, menurut penjelasannya, sistem tersebut memiliki pencatatan aktivitas atau log yang dapat digunakan untuk menelusuri aktivitas pengguna.
Selain persoalan distribusi dokumen, Andi menilai dugaan penggunaan infrastruktur intelijen di lingkungan Istana perlu ditelusuri secara menyeluruh. Ia juga menyebut dugaan praktik deep state atau jaringan kekuasaan tersembunyi dalam kasus tersebut. Pernyataan itu merupakan penilaian Andi dan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Terkait tujuan pengiriman dokumen, Andi hanya menyebut dua lokasi sebagai Kota X dan Kota Y. Sementara itu, Muhammad Said Didu menduga kedua kota tersebut adalah Solo dan Bandung. Namun, dugaan mengenai lokasi tersebut belum dapat dipastikan dan belum menjadi keterangan resmi aparat penegak hukum.
Kasus dugaan penyadapan ini membutuhkan pengungkapan yang transparan, termasuk mengenai asal perangkat, pihak yang memberikan perintah, pelaksana, penerima hasil penyadapan, serta jalur distribusi dokumen. Hingga saat ini, informasi mengenai identitas kurir dan dua kota tujuan sebagaimana disebutkan Andi masih perlu dikonfirmasi secara resmi.







