SEMARANG||jatenggayengnews.com – Komisi III DPR RI mendorong Polda Jawa Tengah menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Selasa (13/10/2026).
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Jawa Tengah.
Dalam pertemuan itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam menegakkan hukum, termasuk komitmennya untuk tidak memberikan toleransi kepada anggota yang terlibat atau membekingi tindak pidana.
Kapolda Jateng menjelaskan, kebijakan Polisi Bersama Masyarakat diwujudkan melalui tiga prioritas utama, yakni penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan, respons cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis bagi kelompok rentan.
Pelayanan cepat tersebut di antaranya dilakukan melalui layanan darurat 110 dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Polda Jateng juga menyiapkan mekanisme jemput bola untuk memudahkan masyarakat melaporkan tindak pidana tertentu, khususnya kejahatan jalanan.
Melalui mekanisme tersebut, petugas direncanakan mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan pengecekan awal dan membantu proses pelaporan sesuai ketentuan hukum. Langkah ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kepolisian.
Komisi III DPR RI juga menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional dan berkeadilan. Penerapan pendekatan restorative justice dinilai dapat dilakukan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan hukum, dengan tetap memperhatikan hak seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, perhatian khusus diberikan terhadap penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Penanganan perkara tersebut diharapkan berjalan secara profesional dan proporsional tanpa harus menunggu kasus menjadi viral.
Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, menegaskan bahwa kepolisian harus hadir untuk membantu masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik dalam setiap pelayanan.
Menurutnya, kehadiran polisi harus memberikan rasa aman dan menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan, bukan justru menambah kesulitan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Jateng menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa seluruh saran akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menyatakan, Polda Jateng bersama seluruh jajaran Polres berkomitmen menjalankan semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui pelayanan yang responsif, profesional, dan memperhatikan kebutuhan warga.
Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan pelayanan kepolisian yang semakin humanis di Jawa Tengah.
