PURWODADI || jatenggayengnews.com — Puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan. Selain berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih, kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto meminta para camat serta kepala desa dan lurah menyiapkan langkah antisipatif sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Arahan tersebut disampaikan melalui surat Sekda tertanggal 11 Agustus 2026. Pemerintah daerah memperhatikan peringatan dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut puncak musim kemarau di Jawa Tengah diprediksi terjadi pada Agustus dengan durasi lebih panjang dibanding kondisi normal.
Langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah wilayah adalah memetakan daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih serta kawasan hutan dan lahan kering yang rawan terbakar.
Pemetaan tersebut perlu didukung dengan data historis dan kajian risiko bencana. Dengan demikian, pemerintah kecamatan maupun desa dan kelurahan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai potensi permasalahan di wilayahnya.
Untuk mengantisipasi kekurangan air, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan diminta menginventarisasi kondisi sumur, embung, serta fasilitas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Wilayah yang berpotensi membutuhkan bantuan distribusi air bersih juga perlu didata sejak awal. Data tersebut akan memudahkan koordinasi apabila sumber air yang tersedia tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan distribusi air selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan maupun PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.
Dengan pendataan lebih awal, bantuan distribusi air bersih diharapkan dapat disiapkan secara lebih tepat berdasarkan wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Upaya menghadapi musim kemarau tidak hanya dilakukan dengan memastikan ketersediaan air. Pemerintah wilayah juga diminta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kering.
Edukasi mengenai pertanian hemat air perlu ditingkatkan. Masyarakat juga diingatkan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran.
Sementara itu, kawasan yang memiliki potensi karhutla perlu mendapatkan pemantauan secara berkala. Satgas bencana di tingkat desa dan kecamatan diminta aktif melakukan patroli untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Apabila ditemukan titik api, penanganan awal harus segera dilakukan dengan melibatkan dan berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta Satpol PP.
Selain kesiapan personel, sarana komunikasi di tingkat lokal juga perlu dipastikan berfungsi. Kentongan, pengeras suara masjid atau dusun, hingga grup komunikasi warga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi peringatan maupun kejadian darurat.
Jika terjadi kondisi darurat, pelaporan dilakukan secara berjenjang dari pemerintah desa atau kelurahan kepada camat dan BPBD Kabupaten Grobogan.
Masyarakat juga dapat melaporkan kejadian bencana maupun kondisi darurat akibat kekeringan dan kebakaran melalui Pusdalops PB BPBD Kabupaten Grobogan di nomor 0895 3333 09383.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan sebelum dampak musim kemarau berkembang menjadi kondisi darurat.
Dengan pemetaan wilayah rawan, pendataan sumber air, persiapan distribusi air bersih, serta penguatan pencegahan dan pelaporan karhutla, pemerintah berharap penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika kondisi di lapangan mulai berubah.
