Jakarta||Jatenggayengnews.com- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Luthfi mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus dimulai dari komitmen serta keteladanan para pemimpin dalam menjalankan tugasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh pejabat wajib menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas.
Meski terjadi dinamika hukum di Kabupaten Sukoharjo, Luthfi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, akan memberikan dukungan dan melakukan koordinasi agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan secara optimal.
“Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan dukungan agar roda pemerintahan di Sukoharjo tetap berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Sebagai informasi, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis malam (9/7/2026). Setelah operasi tersebut, lembaga antirasuah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
