Sulteng||Jatenggayengnews.com-Forum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FORGEMA SULTRA) menyoroti lambatnya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C di Sulawesi Tenggara. Organisasi tersebut menilai persoalan ini tidak lagi sekadar kendala administratif, melainkan menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kepemimpinan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya sektor infrastruktur.
Ketua FORGEMA SULTRA, Abdul Rahman Fathur, menyampaikan bahwa masih banyaknya pengajuan RKAB yang belum memperoleh persetujuan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pelayanan publik di bidang pertambangan. Menurutnya, RKAB merupakan dokumen utama yang menjadi dasar legal bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan produksi, sehingga keterlambatan penerbitannya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sekaligus menghambat tata kelola sektor pertambangan.
FORGEMA menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap setiap pengajuan RKAB tetap harus dilakukan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, proses tersebut diharapkan berjalan secara profesional, transparan, memiliki standar pelayanan yang jelas, serta memberikan kepastian waktu tanpa mengurangi kepatuhan terhadap aspek administratif, teknis, lingkungan, maupun kewajiban reklamasi.
Selain mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan RKAB MBLB, FORGEMA juga meminta adanya penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang menangani sektor pertambangan. Organisasi tersebut menilai reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum. FORGEMA menegaskan akan terus mengawal proses persetujuan RKAB sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pertambangan yang profesional, mendukung investasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi kepentingan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
