SEMARANG || jatenggayengnews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Jawa Tengah sebagai role model nasional dalam implementasi ekosistem halal terintegrasi. Penilaian ini didasarkan pada langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyebut Jawa Tengah mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung program Wajib Halal Nasional.
“Jawa Tengah adalah role model terbaik, mulai dari kepedulian terhadap Rumah Potong Hewan, pengawasan UMKM, hingga pengembangan desa wisata halal,” ujarnya saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kantor BPJPH, Rabu (29/4).
Ia juga mengapresiasi pengawasan terhadap lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG) di Jawa Tengah yang dinilai telah melampaui standar higienitas dengan tambahan kewajiban sertifikasi halal.
Sebagai bentuk sinergi pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayahnya.
“Ini adalah komitmen luar biasa. Kami berharap kerja sama seperti di Jawa Tengah bisa segera terwujud di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah ke depan.
“Kunjungan kami ke BPJPH bertujuan untuk menyinkronkan perencanaan tahun 2027. Kami ingin memastikan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar halal semakin meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan mencakup penguatan regulasi, pendampingan pelaku usaha, serta pengawasan produk untuk menjamin kenyamanan konsumen dan wisatawan.
Selain itu, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM juga menjadi perhatian utama. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Pemprov Jawa Tengah mendorong kolaborasi dengan pihak swasta.
“Jika APBD sudah terserap maksimal, kami akan menggandeng perusahaan besar sebagai orang tua asuh bagi UMKM untuk membantu proses sertifikasi halal,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
