ACEH TIMUR || jatenggayengnews.com – Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky memimpin rapat evaluasi bersama vendor terkait progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas banjir di Aceh Timur.
Rapat yang berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati, Senin (20/4/2026), turut dihadiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para camat.
Dalam paparannya, Bupati Al-Farlaky menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan mengevaluasi secara menyeluruh proses pembangunan huntara di lapangan, sekaligus mendengar laporan langsung dari para camat.
“Kita ingin melihat secara langsung bagaimana progres pembangunan huntara ini berjalan, sekaligus mendengar laporan dari para camat terkait kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah huntara telah rampung, namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian. Kondisi tersebut perlu dicermati bersama untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.
Menurutnya, hambatan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi kondisi geografis dan faktor alam. Beberapa lokasi pembangunan yang sulit dijangkau menjadi penyebab lambatnya distribusi material dan pengerjaan di lapangan.
“Ini perlu kita cross check bersama agar ditemukan jalan keluar terbaik, sehingga percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pemerintah,” jelasnya.
Bupati menegaskan bahwa penyelesaian huntara menjadi prioritas, mengingat pemerintah daerah akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap bagi korban banjir.
Secara umum, progres pembangunan dinilai berjalan cukup baik, meski masih terdapat beberapa titik yang mengalami stagnasi. Hal ini antara lain disebabkan vendor yang tidak aktif serta adanya pergantian penyedia jasa di beberapa lokasi.
“Kita melihat secara keseluruhan sudah berjalan, tetapi memang ada beberapa yang masih jalan di tempat. Ini yang kita dorong agar segera dituntaskan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi komitmen para vendor dan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi di lapangan, termasuk dengan camat dan kepala desa setempat.
“Kita menjamin dan memberi ruang kepada siapapun yang menjadi vendor di Aceh Timur. Tidak ada yang menghalangi. Silakan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya.
