PROBOLINGGO || Jatenggayengnews.com – Guna memastikan pembangunan daerah berjalan optimal dan tepat waktu, Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) di ruang rapat komisi, Senin (02/03/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Muchlas Kurniawan, ini fokus menyoroti progres program infrastruktur serta rencana peluncuran tender Tahun Anggaran (TA) 2026. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan klasik berupa putus kontrak atau pengerjaan yang menumpuk di akhir tahun.
Evaluasi Proyek Putus Kontrak 2025
Dalam paparannya, Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Rini Sayekti, mengungkapkan realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 85,11%, sementara PAD terealisasi 98,2%. Namun, ia mengakui adanya dua proyek strategis yang mengalami putus kontrak akibat ketidakmampuan keuangan pihak ketiga:
* Gedung Inspektorat: Progres terhenti di angka 26%. Proyek ini direncanakan akan diusulkan kembali pada anggaran 2027.
* Aula & Ruang Kelas Ponpes Mambaul Ulum: Progres terhenti di angka 20,9%. Pihak pondok memutuskan untuk melanjutkan pembangunan secara mandiri.
”Kami sudah memberikan surat peringatan hingga tiga kali, namun pelaksana tidak mampu melanjutkan. Saat ini, kontraktor telah masuk daftar hitam (blacklist) dan jaminan pelaksanaan telah dicairkan ke kas daerah,” tegas Rini.
Daftar Proyek Strategis TA 2026
Untuk tahun 2026, sejumlah paket pekerjaan telah disiapkan dengan metode tender karena beberapa item tidak masuk dalam katalog e-purchasing sesuai regulasi Dirjen Bina Konstruksi No. 182 Tahun 2025. Berikut adalah rincian proyek tersebut:
1.Bidang Cipta Karya:
* Pembangunan Gedung DPRD Kota Probolinggo: Pagu Rp2,89 Miliar (180 hari kalender).
* Rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota (Tahap I Lanjutan): Rp1,417 Miliar (126 hari).
* Rehabilitasi Pujasera Alun-Alun: Rp1,86 Miliar (Fokus perkuatan struktur).
* Pengurukan Lahan Sekolah Rakyat: Rp2,6 Miliar (Menunggu SK Kemensos).
* Rehabilitasi Masjid Agung Alun-Alun: Estimasi Rp7,5 Miliar (Masih tahap paparan desain dari takmir).
2.Bidang Bina Marga:
* Rehabilitasi Saluran Pematusan Jl. Cokroaminoto: Rp4,8 Miliar.
* Pelebaran Jalan Kerinci: Rp2,2 Miliar.
* Pelebaran Jalan Citarum: Rp1,4 Miliar (Review perencanaan induk).
Sorotan Legislatif: Timeline Harus Terukur
Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Eko Purwanto, memberikan catatan kritis terkait proyek di kawasan padat seperti Jl. Cokroaminoto. Ia meminta kejelasan rinci mulai dari Feasibility Study (FS) hingga Detail Engineering Design (DED).
Menanggapi hal itu, Rini Sayekti menjelaskan bahwa FS senilai Rp100 juta ditargetkan rampung Maret 2026, disusul DED senilai Rp300 juta yang bekerja sama dengan ITS. “Tender fisik direncanakan pada Mei 2026 dengan masa pelaksanaan Juni hingga Oktober 2026,” jelasnya.
Ketua Komisi III, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh proyek harus tuntas pada November 2026.
”Kami ingin pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak menjadi beban di akhir tahun. Evaluasi ini penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi mendukung pembangunan Kota Probolinggo yang berkelanjutan,” tutup Muchlas.
RDP ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan perencanaan memenuhi prinsip efektif, efisien, dan transparan.
