JEPARA || Jatenggayengnews.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara sepanjang bulan Ramadan 2026 memicu polemik luas.
Berbagai unggahan di media sosial yang memperlihatkan menu makanan di sejumlah sekolah, termasuk SDN 1 Guyangan, Kecamatan Bangsri, Jepara, menuai kritik tajam dari wali murid dan masyarakat yang menilai kualitas porsi tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan.
Berdasarkan sampel yang diterima awak media Liputan7.id dari salah satu wali murid di SDN 1 Guyangan, paket MBG yang dibagikan terdiri dari sepotong roti, buah belimbing, pisang, dan sebutir telur.
“Program ini sebenarnya bagus untuk memenuhi gizi anak sekolah, tapi kenyataannya bisa dilihat sendiri. Hanya roti, belimbing, pisang, dan telur. Apakah ini sudah sesuai standar gizi yang dijanjikan? serta sesuaikan harga nominal setiap paketnya ??,” keluh salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya. Selasa (24/2/2026).
Selain di SDN 1 Guyangan, Kondisi seperti ini juga di alami sekolah lainnya yang diunggah di berbagai platform media sosial lokal Jepara, juga memicu narasi “menyedihkan”. Masyarakat mempertanyakan transparansi pengadaan dan pengawasan distribusi di tingkat sekolah, mengingat ekspektasi publik terhadap kualitas menu sangatlah tinggi.
Selain soal kualitas, efektivitas waktu pendistribusian juga menjadi sorotan. Meskipun banyak pihak telah mengusulkan agar program dihentikan sementara atau disesuaikan dengan kondisi siswa yang berpuasa, pengiriman makanan tetap berjalan seperti hari biasa.
“Puasa kok tetap dikirim, akhirnya mubazir,” tulis salah satu warga di kolom komentar akun Facebook yang viral. Ketidakpuasan ini mencakup empat poin utama:
1. Rendahnya kualitas menu dibanding nilai anggaran.
2. Belum adanya standar gizi yang transparan.
3. Lemahnya pengawasan distribusi.
4. Kurangnya empati kebijakan terhadap siswa yang menjalankan ibadah puasa.
Pengamat sosial Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai bahwa polemik ini adalah bentuk kegagalan komunikasi kebijakan. Menurutnya, pemerintah terkesan memaksakan program berjalan tanpa melihat konteks sosial masyarakat di bulan suci.
“Ramadan memiliki dinamika berbeda. Jika pendekatan program tidak disesuaikan, masyarakat akan menilai pemerintah menjalankan program tanpa empati sosial,” tegas Purnomo.
Purnomo menambahkan bahwa kritik masif di media sosial adalah bentuk kontrol sosial yang sehat. Ia menyarankan pemerintah segera melakukan evaluasi cepat dengan beberapa langkah konkret:
1. Penyesuaian Jadwal: Mengubah waktu distribusi menjadi paket berbuka puasa.
2. Edukasi Gizi: Mengalihkan anggaran sementara untuk program edukasi kesehatan jika distribusi makanan fisik sulit dilakukan secara efektif.
3. Peningkatan Akuntabilitas: Menunjukkan secara transparan rincian biaya per porsi kepada publik.
Fenomena viralnya menu MBG di Jepara tahun 2026 ini menjadi bukti bahwa masyarakat kini berperan sebagai pengawas aktif. Program yang memiliki niat mulia bisa kehilangan kepercayaan publik jika pelaksanaannya dianggap kaku dan tidak akuntabel.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan pelaksana program: apakah mereka akan beradaptasi dengan aspirasi warga, atau membiarkan program ini terus menjadi bahan perdebatan yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang rakyat.
