SURABAYA || jatenggayengnews.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka aliran 13 rekening PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yang telah disita. Langkah ini dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan jasa pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo.
“Kami temukan 13 rekening di PT DABN dan yang aktif itu hanya dua rekening. Nah, tapi itu sedang kita dalami aliran-aliran rekeningnya. Kami juga mintakan PPATK untuk pembukaan rekening korannya,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, di Surabaya, Rabu.
Sebelumnya, Kejati Jatim menyita total Rp47.286.120.399 dan 421.046 dolar AS dari dugaan korupsi PT DABN. Uang tersebut berasal dari pemblokiran dan penyitaan 13 rekening perbankan PT DABN yang tersebar di lima bank nasional, termasuk:
- Uang tunai di rekening PT DABN sebesar Rp33.968.120.399,31 dan 8.046,95 dolar AS
- Enam deposito di BRI dan Bank Jatim senilai Rp13,3 miliar dan 413.000 dolar AS
Selain itu, Kejati Jatim mengamankan aset pengelolaan PT DABN melalui rapat koordinasi dengan Biro Perekonomian Pemprov Jatim, KSOP Probolinggo, PT PJU, dan PT DABN. Kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Keuangan Tanjung Tembaga pada 22 September 2025.
Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 25 saksi, termasuk pejabat Pemprov Jatim, pengawas BUMD, serta pihak swasta. Dua ahli hukum pidana dan keuangan negara juga dimintai keterangan, termasuk pejabat Pemprov Jatim yang membidangi BUMD bidang Perekonomian.
Kejati Jatim saat ini masih menunggu hasil resmi penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar penetapan tersangka.
Wagiyo menegaskan, pengungkapan aliran rekening dan aset PT DABN menjadi kunci dalam memastikan seluruh dugaan korupsi dapat ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai hukum.
