GROBOGAN || jatenggayengnews.com – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PKK), Gunretno, menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah selama lebih dari satu jam pada hari ini. Gunretno hadir memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng terkait laporan dugaan menghalangi kegiatan usaha pertambangan yang telah mengantongi izin.
Gunretno datang didampingi oleh istri dan anaknya. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan bernomor LI/152/XI/RES.5.5./2025/Ditreskrimsus tertanggal 18 November 2025, yang merujuk pada pengaduan Didik Setiyo Utomo tanggal 5 November 2025 mengenai dugaan penghalangan aktivitas pertambangan berizin.
JM-PKK menilai persoalan yang terjadi sejatinya merupakan sengketa administrasi perizinan tambang di kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, yang menurut regulasi seharusnya dilindungi. Kawasan tersebut tercantum sebagai wilayah yang wajib dikonservasi berdasarkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 dan Kepmen ESDM Nomor 2641 Tahun 2014.
“Permasalahan perizinan tambang semestinya diselesaikan melalui mekanisme administrasi pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bukan langsung dibawa ke ranah pidana,” ujar Gunretno, Ketua JM-PKK.
Ia menjelaskan, JM-PKK sebelumnya telah melakukan evaluasi lapangan dan mengajukan audiensi ke sejumlah pihak, antara lain DPRD, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, serta unsur TNI dan Polri. Dari hasil penelusuran tersebut, JM-PKK menemukan tidak adanya pengawasan aktif dari inspektur tambang di lapangan.
“Kami menemukan fakta bahwa kegiatan penambangan berjalan tanpa pengawasan yang memadai, baik yang berizin maupun yang tidak berizin,” katanya.
JM-PKK juga melayangkan kritik keras terhadap DPMPTSP yang dinilai memperpanjang izin tambang tanpa kajian dampak lingkungan yang komprehensif. Selain itu, organisasi tersebut mempertanyakan minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait terhadap kerusakan lingkungan di Pegunungan Kendeng Utara.
Menurut JM-PKK, izin pertambangan di kawasan tersebut harus dihentikan sesuai rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Jika dihitung secara ekonomi, potensi kehilangan air akibat pertambangan mencapai 133.603.232 meter kubik per tahun. Keuntungan segelintir pengusaha jelas tidak sebanding dengan kerugian besar yang harus ditanggung masyarakat,” tegas Gunretno.
