Jakarta || Jatenggayengnews.,com- Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada Jumat (27/6/2025) menghasilkan kesepakatan penting terkait pengelolaan Blok Ambalat secara bersama.
Kesepakatan ini disambut positif sebagai langkah maju dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.
Namun, dampaknya memicu kegelisahan di Sabah, negara bagian Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.
Para pejabat dan tokoh politik Sabah mendesak penjelasan dari Anwar Ibrahim atas kesepakatan yang dianggap dilakukan tanpa konsultasi dengan mereka.
Wakil Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Jeffrey Kitingan, menilai keputusan itu mengabaikan kepentingan Sabah yang memiliki klaim di wilayah perairan kaya sumber daya tersebut.
Menurutnya, Anwar harus memberikan klarifikasi resmi karena kesepakatan itu menyentuh langsung kedaulatan Sabah.
“Saya kecewa mengetahui hal ini terjadi. Jika keputusan ini benar-benar dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, maka itu tidak baik. Ini adalah cara lain untuk melewati hak-hak kami,” ucapnya pada Kamis (3/7/2025).
Mantan Ketua Menteri Sabah, Yong Teck Lee, juga memperingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa seperti dalam kasus Blok L dan M pada 2009, di mana Malaysia melepas hak kepada Brunei tanpa melibatkan Sabah.
“Ini akan sangat merugikan Sabah jika Malaysia sekarang melepaskan kedaulatan, bahkan atas dasar usaha patungan,” tegas Yong.
Ia mempertanyakan bagaimana nasib kontrol Sabah terhadap landas kontinen dan wilayah perairan mereka jika langkah sepihak terus diambil oleh Pemerintah Federal.
Blok Ambalat sendiri membentang seluas lebih dari 15 ribu kilometer persegi di Laut Sulawesi dan diyakini menyimpan cadangan migas yang sangat besar.
Sengketa terhadap wilayah ini bermula dari Peta Malaysia 1979 yang secara sepihak mencantumkan Ambalat sebagai bagian dari landas kontinen Malaysia, yang kemudian memicu protes dari Indonesia.
Kesepakatan Prabowo–Anwar dipandang strategis secara ekonomi, tetapi membuka ruang perdebatan serius dalam negeri Malaysia, terutama terkait hak-hak negara bagian Sabah.
Polemik ini diprediksi akan menjadi topik hangat di Parlemen Malaysia dalam waktu dekat. (*)
