Foto: KAMAKSI Desak Presiden Copot Menteri UMKM karena Skandal Istri
JAKARTA || jatenggayengnews.com – Kritik tajam dilayangkan Kaukus Muda Anti Korupsi Indonesia (KAMAKSI) terhadap Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman. Hal ini menyusul beredarnya surat resmi Kementerian UMKM yang meminta dukungan fasilitas diplomatik untuk perjalanan istri sang menteri, Tina Astari, ke sejumlah negara Eropa dalam rangka “misi budaya”.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Menteri UMKM seharusnya fokus pada peningkatan sektor usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja, bukan malah mengurus plesiran istrinya ke luar negeri memakai fasilitas negara,” tegas Joko kepada awak media.
Surat dengan kop resmi Kementerian UMKM bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025 itu, meminta perwakilan diplomatik Indonesia memberikan pendampingan penuh kepada Tina Astari dan rombongannya selama kunjungan ke tujuh negara Eropa, termasuk Turki, Bulgaria, Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, dan Italia.
Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim, dan mencantumkan agenda perjalanan dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Joko menilai tindakan tersebut telah melanggar Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang penyalahgunaan wewenang.
“Istri menteri bukan pejabat negara, apalagi bukan Ibu Negara. Tidak sepatutnya mendapat fasilitas negara dalam kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas kementerian,” ujarnya.
KAMAKSI menilai perbuatan ini bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran dan kerja fokus demi rakyat.
“Jika Menteri UMKM tidak mampu menjalankan instruksi Presiden, maka sebaiknya mundur saja,” tandas Joko.
KAMAKSI mendesak Presiden Prabowo agar segera mengevaluasi dan mencopot Maman Abdurrahman dari Kabinet Merah Putih. Mereka juga berjanji terus memantau perilaku pejabat publik agar tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
“Pejabat yang menjadikan jabatannya untuk urusan keluarga hanya akan menjadi beban negara, bukan solusi,” tutup Joko, yang akrab disapa Jojo.
