Foto: KPK Buka Peluang Panggil Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Haji
JAKARTA || jatenggayengnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Furoda tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menegaskan bahwa siapa pun yang memiliki informasi terkait akan dimintai keterangan demi memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut.
“Setiap pihak yang mengetahui alur perkara akan kami panggil sesuai kebutuhan penyelidikan. Tidak hanya terbatas pada mantan Menteri Agama saja,” ujar Budi kepada media.
Selain Yaqut, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimintai keterangan, mengingat keterlibatannya dalam pengawasan dan investigasi terhadap pelaksanaan kuota tambahan haji. Pansus tersebut sebelumnya dibentuk oleh DPR untuk menyelidiki dugaan penyimpangan pembagian kuota, terutama yang bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Sejak September 2024, KPK secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menyelidiki potensi gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran kuota haji, khususnya haji khusus. Menurut KPK, tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk menjamin integritas pelayanan ibadah haji serta menghindari praktik korupsi dalam pengelolaan jemaah.
Laporan awal dari Pansus Angket Haji menemukan indikasi kejanggalan dalam pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang dari pemerintah Arab Saudi, yang dibagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Skema tersebut dinilai membuka peluang terjadinya penyimpangan karena diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan perundang-undangan.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses penyelidikan akan terus berlanjut dengan pendekatan hukum yang transparan. “Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan ini secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Publik pun berharap agar proses ini menjadi awal dari reformasi menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan haji, serta mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan dan pemerintah.







