Deli Serdang || jatenggayengnews.com – Polemik kembali mencuat di tubuh Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menyusul sorotan tajam terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP), Martin Siregar. Kebijakan sepihak yang diambil Martin disebut-sebut mengganggu jalannya program ketahanan pangan nasional, khususnya di Kecamatan Batang Kuis, dan dikhawatirkan menghambat pencapaian swasembada pangan nasional.
Kawasan pertanian Batang Kuis, yang memiliki luas sawah mencapai 1.293 hektare, sejatinya memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Namun, kebijakan penarikan dan pemindahan sejumlah penyuluh pertanian yang dilakukan oleh Martin justru memperburuk situasi. Tiga penyuluh ditarik atau dipindahkan tanpa pengganti, menyebabkan kekosongan peran penting di lapangan. Dampaknya, satu penyuluh kini harus menangani dua hingga tiga desa, membuat efektivitas program menjadi sangat terganggu.
“Petani butuh pendamping, tapi penyuluh dikurangi. Ini seperti mengabaikan program Presiden,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa (17/6/2025). Ia menilai kebijakan tersebut tak hanya merugikan daerah, tapi juga melemahkan cita-cita nasional dalam mewujudkan swasembada pangan.
Kondisi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis pun semakin mengkhawatirkan. Dari bangunan yang dahulu aktif dan ramai, kini hanya tersisa lima orang personel. Lebih ironis lagi, koordinator penyuluh yang ditunjuk tidak memiliki latar belakang pertanian.
Permasalahan kian kompleks setelah Martin Siregar merombak Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang telah tertata dalam sistem nasional Simluhtan. Perubahan itu menyebabkan semua data monografi, peta kerja, dan program penyuluhan harus disusun ulang, menyita waktu dan anggaran negara. “Program penyuluhan ini dibiayai APBN. Sekarang semuanya harus diulang, waktunya habis, program jadi rusak!” keluh salah satu narasumber.
Ketika dikonfirmasi, Martin Siregar berdalih bahwa saat ini Deli Serdang tengah mengalami krisis tenaga penyuluh (PPL). “Banyak PPL pensiun dan anggaran tidak memungkinkan untuk menambah personel baru,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya menjawab keresahan yang terjadi. Banyak pihak menduga bahwa kebijakan yang diambil mengandung kepentingan pribadi dan kurang memahami struktur program ketahanan pangan secara menyeluruh. Selain itu, muncul kecurigaan adanya kedekatan antara pembuat kebijakan dengan pejabat terkait, yang mempengaruhi netralitas dalam proses penempatan dan pengambilan keputusan.
Masyarakat berharap Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, kembali menunjukkan ketegasan dan profesionalismenya seperti pada awal masa kepemimpinannya—saat ia dikenal berani mengevaluasi pejabat dari tingkat kepala dinas, camat, hingga kepala desa.
“Jangan sampai karena satu kebijakan yang diduga sarat kepentingan, seluruh program ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Deli Serdang terganggu,” tutup salah seorang warga yang berharap Bupati bertindak cepat dan tepat.
