YOGYAKARTA || jatenggayengnews.com – Pemerintah Kota Yogyakarta membuka posko pengaduan dan konsultasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan tahun 2025. Posko ini beroperasi mulai 13 hingga 24 Maret 2025 di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, yang terletak di kompleks Balai Kota Yogyakarta. Pengaduan dan konsultasi juga bisa dilakukan secara online melalui website dan beberapa nomor kontak WhatsApp yang disediakan.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyampaikan bahwa posko ini dibuka untuk memberikan layanan kepada masyarakat, baik pekerja maupun pengusaha, terkait hak mereka mengenai THR dan BHR. “Kami membuka posko ini untuk memastikan pelayanan terkait THR, dan masyarakat bisa mengajukan aduan atau konsultasi langsung ke kantor kami atau melalui layanan online,” ujar Wawan.
Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui laman https://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr atau menghubungi nomor WhatsApp yang disediakan, seperti 0878-3667-4992, 0896-6865-0083, dan 0812-2765-574, serta melalui email bidangkhi@gmail.com. Wawan juga menegaskan bahwa para pengusaha diharapkan memberikan hak THR kepada karyawan mereka paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya. Jika ada pengusaha yang tidak memberikan THR, Dinsosnakertrans akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menambahkan bahwa kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha terkait kewajiban THR berada pada pemerintah kabupaten/kota hingga tujuh hari sebelum Hari Raya, sementara pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi setelahnya.
Pembayaran THR tahun 2025 telah diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Besaran THR untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus adalah satu bulan gaji. Sementara untuk pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.
Selain THR, terdapat juga aturan mengenai pemberian BHR keagamaan kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar pada perusahaan aplikasi. BHR diberikan secara proporsional, yakni sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bulanan selama 12 bulan terakhir bagi mereka yang produktif dan berkinerja baik.
Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga memantau perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami kesulitan dalam pembayaran THR untuk memastikan semua aduan dapat diselesaikan dengan baik.
