PURWODADI || jatenggayengnews.com – Jebolnya tanggul di Baturagung, Kecamatan Gubug, menyebabkan banjir di beberapa daerah. Untuk merumuskan langkah-langkah penanganan dan mitigasi ke depan, Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadakan rapat darurat di ruang Wakil Bupati pada Senin (10/3/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Bupati Grobogan, Setyo Hadi, bersama Wakil Bupati H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, BPBD, dan perangkat daerah terkait.
Bupati Setyo Hadi menceritakan hasil kunjungannya ke lokasi pada 9 Maret 2025, di mana ia melihat kondisi tanggul yang jebol serta dampaknya terhadap masyarakat dan infrastruktur. Wakil Bupati Sugeng Prasetyo menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menetapkan status tanggap darurat agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan.
BPBD Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa berdasarkan kajian teknis, status tanggap darurat layak diberlakukan selama 14 hari. Pernyataan ini didukung oleh Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., dan Ketua DPRD Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M., yang menilai pentingnya percepatan penanganan untuk mengurangi dampak lebih lanjut. Selain penanganan darurat, mitigasi jangka panjang juga dibahas.
Kapolres Grobogan menyoroti perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan lahan di sekitar tanggul demi menjaga kekuatan struktur tanggul dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Pendekatan persuasif akan dimaksimalkan agar perlindungan terhadap infrastruktur pengendali banjir lebih efektif.
Dandim 0717/Grobogan, Letkol Kav Barid Budi Susila, S.Sos., mengingatkan bahwa cuaca di Jawa Tengah masih berpotensi hujan, sehingga langkah mitigasi dan kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan. Sekda Grobogan, Anang Armunanto, yang memandu rapat, menegaskan pentingnya koordinasi penanganan bencana dalam satu komando melalui BPBD. Ia juga meminta perangkat daerah untuk bertindak proaktif tanpa menunggu instruksi lebih lanjut, agar upaya tanggap darurat dapat lebih efektif.
Rapat ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan koordinasi untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dapat meminimalkan dampak banjir bagi masyarakat.
