MAGELANG || jatenggayengnews.com – Maraknya aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal di Kabupaten Magelang telah menjadi sorotan berbagai pihak. Meskipun telah diketahui banyaknya tambang yang beroperasi tanpa izin, hingga kini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pihak terkait.
Hasil penelusuran media pada Selasa, 11 Februari 2025, mengungkapkan adanya galian C ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Letak tambang ini cukup dekat dengan hutan dan perkebunan warga, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Aktivitas tambang ini tidak hanya merusak lahan, tetapi juga berpotensi mempercepat terjadinya erosi tanah, yang semakin parah mengingat cuaca yang tidak menentu antara hujan dan panas. Hal ini dapat menyebabkan longsor dan banjir yang mengancam lahan milik warga.
Pantauan media di lapangan menunjukkan adanya alat berat seperti excavator yang digunakan untuk menggali tanah, dengan dugaan bahwa bahan bakar yang digunakan adalah solar subsidi. Selain itu, truk dump juga terlihat mengangkut hasil galian. Tambang ini disebut dikelola oleh PT Rajawali Dju (Denta Jaya Utama), dengan pengelola bernama Syahroni dan Permadi, yang diduga merupakan seorang oknum anggota TNI yang masih aktif.
Menurut informasi yang dihimpun dari warga sekitar, dampak aktivitas tambang galian C di Desa Keningar sangat merugikan masyarakat. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Jalan menuju kebun jadi berdebu, sering ada yang jatuh, dan gangguan pernapasan seperti sesak napas dan batuk sudah menjadi hal biasa. Selain itu, pengairan desa juga terganggu, karena sumber mata air gunung menjadi keruh dan sulit digunakan untuk mencuci atau konsumsi.”
Warga berharap dengan adanya pemberitaan ini, aparat penegak hukum setempat, baik Polsek Dukun, Polres Kabupaten Magelang, maupun Polda Jateng, dapat mengambil tindakan tegas untuk menutup tambang galian C ilegal tersebut. Mereka khawatir jika dibiarkan, dampaknya akan semakin parah bagi lingkungan dan kesehatan warga sekitar.
Tindak pidana perusakan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Beberapa pasal yang relevan antara lain:
- Pasal 98 UU PPLH: Setiap orang yang sengaja menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara antara 3 hingga 10 tahun dan denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.
- Pasal 99 UU PPLH: Jika perusakan lingkungan terjadi karena kelalaian, maka pelaku dapat dipidana penjara antara 1 hingga 3 tahun dan denda antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.
- Pasal 101 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.
Ancaman pidana dan sanksi administratif lainnya seperti pencabutan izin usaha atau paksaan untuk melakukan pemulihan lingkungan juga dapat dikenakan kepada pelaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari kegiatan yang merusak lingkungan hidup. (Red)
